TPK, Sebenarnya Siapa dan Apa Tugasnya di Desa

Sepertinya masih banyak sekali yang bingung ya, terkait siapa sih yang harus menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa.

Padahal jika kita membaca secara rinci di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , disana dijelaskan secara detail dan terperinci sekali bahwa Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ( PPKD ) dijabat oleh Sekretaris Desa, Kasi, dan Kaur.

Sedangkan Pemegang Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD ) dijabat Langsung Oleh Kepala Desa.

Jika kurang jelas,silahkan baca kembali Pasal 3 dan 4 Permendagri 20/2018.

Sebenarnya dalam Permendagri 20 tahun 2018 tidak ada satu pasal pun yang menulis kata Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang ada hanyalah Tim yang membantu Tugas Kaur dan Kasi (selaku PPKD) di dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri

Adapun cara pembentukan Tim tersebut ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP Desa.

Dan ketika sudah terbentuk, maka Kepala Desa wajib membuatkan Surat Keputusan (SK)  seperti yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (5) Permendagri 20 tahun 2018.

Terkait siapa yang harus menjadi Tim, dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, telah diatur di dalam Permendagri 20/2018.

Tim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) berasal dari :

— Perangkat Desa,

— Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), dan atau

— Masyarakat Desa

Lalu kemudian,

…..karena Kaur dan Kasi sudah menjabat sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).

Maka, terkait siapa Perangkat Desa yang menjadi Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

diperjelas di dalam Pasal 7 ayat (3) Permendagri 20 tahun 2018.

Perangkat Desa di sini merupakan Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun,

….dan untuk susunan TPK Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

— Ketua

— Sekretaris, dan

— Anggota

Bila ada pertanyaan berkaitan berapa jumlahnya, dalam Permendagri 20/2018 tidak mengaturnya, hal tersebut menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan desa di dalam membiayai kegiatan tim tersebut yang akan di tuangakan didalam APBDes.

Lalu kemudian terkait apa tugasnya dalam Permendagri 20/2018 pun tidak menjelaskan secara detail, karena semua itu diatur oleh LKPP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan terkait pengaturan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan.

Untuk pedoman di Desa kita tetap menggunakan Perka LKPP 13/ 2013 Jo. Perka LKPP 22/2015.

Satu lagi yang terbaru yaitu PerLKPP Nomor 9 Tahun 2018..

Dan salah satu isi di dalam Perka tersebut ialah mengatur tentang Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara detai dan jelas.

Apa tugasnya…

Berikut ini tugas TPK dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa….

  1. Melaksanakan Swakelola,
  2. Mengawasi Swakelola,
  3. Menggumumkan tender untuk Pengadaan melalui Penyedia,
  4. Memilih dan menetapkan Penyedia,
  5. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia,
  6. Memeriksa dan melaporkan pengerjaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan
  7. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui Swakelola dan

hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia

Kemudian, terkait berapa besar honor TPK tidak pernah diuraikan secara detail dan rinci baik dalam Permendagri ataupun LKPP.

Karena semua itu biasanya menyesuaikan kekuatan dan pendanaan dari APBDes dan biasanya lebih lanjut terkait hal itu diatur didalam Peraturan Bupati/ Walikota yang nilai persentasenya tidak lebih atau sama dengan 3% dari jumlah pembangunan yang di keluarkan di bidang 2.

Lalu yang tak kalah penting,dan biasanya ditanyakan oleh rekan-rekan di desa ialah terkait syarat menjadi TPK ?

Menanggapi pertanyaan tersebut, sebenarnya tidak ada satupun aturan yang mengatur, syarat menjadi TPK Desa secara mutlak dan detail.

Yang ada hanyalah untuk menjadi Tim Pelaksana/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus berasal dari Unsur Perangkat Desa (Kawil/Kadus), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau Masyarakat Desa.

Satu lagi yang perlu anda perhatikan,…

bahwa  terkait pemilihan TPK dilakukan melalui musyawarah dan mufakat pada saat penyusunan RKP Desa ( sudah saya jelaskan di atas tadi )

Jadi kesimpulannya, dari artikel yang sudah saya tuliskan di atas tadi, bahwa tugas TPK di dana desa ialah  sebatas membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan Tugas Pengadaan Barang /Jasa.

Bukan malah mengambil alih keseluruhan Tugas Kasi/Kaur dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diatur dalam Permendagri 20/2018.

Lebih lanjut terkait tugas dan fungsi Tim Pengelola/Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa diatur berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota masing – masing daerah.

Admin Desa Blater Ikuti Pelatihan

Pelatihan admin web desa dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 23 Januari 2019 s/d 24 Januari 2019 di Aula Kantor Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Kegiatan pelatihan ini dalam rangka pemeliharaan website desa di lingkungan Kabupaten Purbalingga dan juga untuk meningkatkan kemampuan para admin website desa dalam mengelola website desa tersebut.

Diharapkan dengan adanya pelatihan seperti ini para admin website dapat lebih memahami dan terampil dalam mengelola website di desanya masing – masing. Sehingga untuk kedepannya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pembangunan desa maupun informasi lainnya yang dibutuhkan.

 

 

Blater, Kalimanah, Purbalingga

Blater adalah desa di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terkenal dengan sentral produksi sate ayam Blater desa ini juga terdapat Universitas yang terkenal di karsidenan Banyumas “‘Unsoed”‘ fakultas teknik. Desa Blater memiliki sarana dan prasarana penunjang seperti wisma Mahasiswa. Dan memiliki gedung sekolah seperti SD Negeri Blater 1, SD Negeri Blater 2, MI, TK Diponogoro, TK Aisyiyah, dan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Roudatul Arifin.

 

 

Monumen Tugu Juang Desa Blater

Monumen Perjuangan Desa Blater, sebuah bangunan sederhana berbentuk tugu dengan tinggi sekitar 3,5 meter. Keberadaannya jarang diketahui tetapi sebenarnya terletak di pinggir jalan raya penghubung kabubaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga, tepatnya jalan mayjend sungkono desa Blater.

Dalam bangunan yang menyerupai tugu tersebut masih tertempel prasasti yang mempunyai makna penting dan masih menggunakan ejaan lama dan diperkirakan sudah puluhan tahun.

Prasasti tersebut bertuliskan  :

TOEGOE JOEANG BLATER,

KAMIS WAGE 31 DJOELI 1947

WASITA SUCI KUSUMA NEGARA

Pelatihan Website Desa

 

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Mei 2018 diadakan kegiatan Pelatihan Website Desa, Kabupaten Purbalingga yang bertempat di Ruang Rapat A Gedung Setda Kabupaten Purbalingga yang diikuti 20 desa se Kabupaten Purbalingga.